Putusan MA suket Gibran Kaltim perlu pembaca baca dengan tenang. Dokumen administrasi itulah yang dibatalkan putusan itu. Secara langsung, putusan itu tidak mengubah pemerintahan daerah di Kaltim. Layanan publik di Kaltim juga tidak berubah secara langsung karena putusan itu. Dampaknya ada di Jakarta, yaitu pada eksekusi administratif dan proses politik di DPR.
MA mengumumkan putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat 30 Oktober 2026. Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA Yulius memimpin majelis kasasi. Majelis itu mengabulkan seluruh gugatan advokat Subhan Palal. MA membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. PT TUN Jakarta sebelumnya menguatkan putusan PTUN itu.
Objek sengketanya adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan dokumen itu. MA menyatakan suket penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu tidak sah dan batal demi hukum. MA memerintahkan penarikan dan pemusnahan dokumen itu.
Putusan MA suket Gibran Kaltim: tiga jalur yang berbeda
Pertama, jalur tata usaha negara sudah MA putus. Objeknya suket, dan amarnya batal demi hukum. Eksekusi jalur ini menunggu salinan. Pasal 116 UU PTUN mengatur alurnya. Panitera wajib mengirim salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada para pihak paling lambat 14 hari kerja. Setelah Kemendikdasmen menerima salinan, Kemendikdasmen memiliki waktu 60 hari kerja untuk mencabut suket. Jika Kemendikdasmen mengabaikan kewajiban itu, suket kehilangan kekuatan hukum dengan sendirinya.
Kemudian, hitungan itu belum berjalan. Salinan putusan belum terbit. Biro Hukum dan Humas MA belum menerima salinan itu. Karena itu, MA membatalkan konferensi pers yang MA jadwalkan pada Senin 2 November 2026 pukul 11.00 WIB. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Andi Julia Cakrawala berkata, “Kami belum dapat memberikan informasi secara utuh pada konferensi pers hari ini.”
Kedua, jalur PK tidak menghentikan eksekusi. Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, berkata, “Putusan MA masih terbuka ruang upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali.” Namun, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung menegaskan batas PK. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi, pengajuan PK tidak membekukan eksekusi.
Ketiga, jalur politik di DPR masih berjalan terpisah. Putusan ini membatalkan suket, bukan secara langsung memberhentikan Wakil Presiden. Advokat Surabaya Wakit Nurohman menegaskan batas itu. Jawa Pos mengutip Wakit pada Minggu 1 November 2026. Menurut Wakit, putusan MA tidak serta-merta memberhentikan Gibran, tetapi putusan itu tetap relevan. MA tidak memakzulkan Gibran dan DPR tidak dapat memberhentikan Gibran sendirian, ujar Wakit. Ia merujuk Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional yang DPR proses melalui mekanisme konstitusional.
Apa yang warga Kaltim perlu pegang
Pakar hukum Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai Kemendikdasmen harus mencabut suket itu. Kompas mengutip Oce pada Minggu 1 November 2026. Oce menilai putusan tetap berlaku meski Kemendikdasmen belum mencabut suket secara administratif. Di sisi lain, Mahfud MD menilai putusan berlaku surut karena amar putusan memakai kata “batal”, bukan “membatalkan”. Para pihak masih memperdebatkan soal retroaktif.
Sementara itu, penggugat Subhan Palal menggelar konferensi pers di Jakarta pada Senin 2 November 2026. Subhan menghitung tenggat 60 hari ke depan untuk menunggu eksekusi putusan. Subhan berkata, jika Gibran tidak meninggalkan Istana Wakil Presiden dalam tenggat itu, ia akan mendatangi Istana Wakil Presiden dan meminta Gibran pulang ke Solo. Pembaca Kaltim perlu membaca pernyataan itu dengan tepat. Ini rencana dan tafsir Subhan, bukan perintah pengadilan.
Sebagai latar, MK pada Selasa 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang bisa setara SMA. Meski begitu, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. KPU menyatakan tahapan Pemilu 2024 sudah selesai. KPU juga menyatakan KPU bukan pihak tergugat dalam perkara ini.
Akhirnya, bagi warga Kaltim, kabar berantai yang mengklaim Gibran sudah berhenti hari ini melampaui putusan yang ada. Yang benar ada tiga. Suket batal demi hukum menurut MA. Tenggat 60 hari kerja belum berjalan karena salinan belum terbit. Keputusan politik menunggu proses di DPR dan sikap resmi Kemendikdasmen. Hingga Selasa pagi 3 November 2026, pemberitaan yang tersedia belum memuat pernyataan resmi Kemendikdasmen tentang pencabutan suket. Warga Kaltim sebaiknya menunggu salinan, sikap resmi, dan proses konstitusional, bukan kesimpulan cepat dari media sosial.
Sumber Berita : Mahkamah Agung, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, AFU, Kompas, Jawa Pos, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum
