Pemkab PPU perpanjang siaga darurat karhutla hingga akhir 2026. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengambil keputusan itu setelah mengevaluasi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta persoalan keterbatasan air bersih yang masih dihadapi masyarakat. Status siaga darurat bencana hidrometeorologi itu semula berakhir pada 31 Oktober 2026, lalu diperpanjang tiga bulan.
Karhutla dan keterbatasan air bersih menjadi dua persoalan yang saling berkaitan, karena musim kering yang memicu kebakaran juga menekan ketersediaan air bagi warga.
Pemkab PPU perpanjang siaga darurat karhutla selama tiga bulan
Pemkab PPU perpanjang siaga darurat karhutla berdasarkan hasil evaluasi pemerintah daerah. Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menjelaskan keputusan itu pada 19 Oktober 2026. Menurut Tohar, pemerintah daerah akan melanjutkan masa siaga darurat selama tiga bulan ke depan, disertai pemantauan berkala terhadap situasi kebencanaan.
Perpanjangan tiga bulan ini berarti status siaga darurat yang semula berakhir 31 Oktober 2026 kini berlanjut hingga akhir 2026. Tohar menegaskan pemerintah belum dapat mengabaikan potensi bencana yang masih mengancam wilayah PPU.
Pemkab PPU perpanjang siaga darurat karhutla: 273 kejadian karhutla dan 632,26 hektare lahan terdampak
Data kejadian karhutla di PPU menjadi alasan kuat di balik perpanjangan ini. Selama Januari hingga 18 Oktober 2026, tercatat 273 kejadian karhutla di wilayah PPU. Luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai 632,26 hektare. Angka ini bukan angka kecil, karena setiap hektare yang terbakar membawa dampak bagi lingkungan, kesehatan, dan mata pencaharian warga.
Sebaran kejadian itu tidak merata. Kecamatan Penajam mencatat kejadian terbanyak, yaitu 137 kejadian. Berikutnya, Kecamatan Babulu mencatat 63 kejadian, Kecamatan Sepaku mencatat 50 kejadian, dan Kecamatan Waru mencatat 23 kejadian.
Penajam yang mencatat lebih dari setengah total kejadian perlu mendapat perhatian khusus. Pemerintah daerah perlu menelusuri pola kejadian di Penajam, misalnya apakah kebakaran berulang di lokasi yang sama dan apakah akses pemadaman di lokasi itu memadai. Tanpa penelusuran pola, penanganan bisa terjebak pada pemadaman berulang tanpa pencegahan yang menyasar akar persoalan.
Pemkab PPU perpanjang siaga darurat karhutla dan peran BPBD sebagai koordinator
Selama status siaga darurat berlaku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BPBD, menjadi koordinator penanganan. Tohar menjelaskan BPBD menjadi unsur yang mengoordinasikan penanganan ketika status siaga darurat diberlakukan. Kejelasan peran ini penting, karena penanganan bencana melibatkan banyak pihak dengan kewenangan yang berbeda.
Menurut Tohar, koordinasi penanganan harus berjalan jelas. BPBD mengoordinasikan kebutuhan di lapangan, baik personel maupun peralatan, agar respons terhadap kejadian bisa berjalan lebih cepat. Penanganan karhutla di PPU juga melibatkan pemadam kebakaran, Dinas Perkebunan, Satpol PP, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, kepolisian, TNI, serta instansi terkait lainnya. Laporan Katakaltim.com tentang perpanjangan siaga darurat di PPU juga mencatat pembagian tugas yang tegas ini sebagai syarat agar pengerahan petugas dan peralatan tidak terhambat.
Air bersih dan kebiasaan membakar lahan jadi perhatian bersama
Selain karhutla, keterbatasan air bersih menjadi alasan kedua perpanjangan siaga darurat. Ketika lahan terbakar dan sumber air menipis, warga menghadapi tekanan ganda, yaitu asap dan kesulitan air. Pemerintah daerah berharap kondisi cuaca yang membaik dapat membantu menekan kejadian karhutla sekaligus memperbaiki ketersediaan air bersih.
Tohar juga menyoroti aktivitas masyarakat yang masih menggunakan api untuk membuka kebun atau membersihkan lahan pekarangan. Ia meminta kebiasaan itu dihentikan, karena pembakaran lahan berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Menurut Tohar, alasan kebiasaan setempat tidak seharusnya menjadi pembenaran apabila pembakaran lahan berisiko menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Apa yang harus dipantau hingga akhir 2026
Pemkab PPU perpanjang siaga darurat karhutla hingga akhir 2026, dan masa tiga bulan ke depan menjadi masa ujian bagi koordinasi yang sudah ditetapkan. Publik perlu memantau tiga hal. Pertama, apakah jumlah kejadian karhutla menurun, terutama di Penajam yang mencatat 137 kejadian. Kedua, apakah ketersediaan air bersih bagi warga membaik. Ketiga, apakah BPBD sebagai koordinator mampu menggerakkan personel dan peralatan dengan cepat setiap kali kejadian baru muncul.
Pemkab PPU perpanjang siaga darurat karhutla hingga akhir 2026, dan pesan yang paling jelas bagi warga PPU adalah tetap waspada, tidak membakar lahan, dan segera melapor jika melihat titik api. Siaga darurat bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga tanggung jawab bersama untuk menjaga lahan, udara, dan air tetap aman.
Sumber Berita : Katakaltim.com
