Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur secara resmi melakukan penahanan terhadap dua mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dugaan skandal korupsi lahan pertambangan yang merugikan negara hingga setengah triliun rupiah. Dua pejabat berinisial BH dan ADR tersebut langsung digiring ke Rutan Sempaja, Samarinda, setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup kuat mengenai keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan wewenang. Penahanan ini menjadi babak baru dalam pengusutan kasus eksploitasi lahan transmigrasi, sekaligus memicu spekulasi di kalangan publik mengenai kelanjutan proses hukum bagi pihak eksekutif perusahaan, yakni perihal apakah Bos Perusahaan Tambang ditahan sebagai tersangka berikutnya.
Baca Juga : Pemkot Samarinda Siapkan Sistem Digital Untuk Hak Lapak Pasar Pagi
Kasus yang bergulir sejak periode 2009 ini berpusat pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di atas lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 01 milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penambangan tersebut diduga dilakukan secara tidak sah oleh tiga perusahaan besar, yakni PT Jembayan Muarabara, PT Arzara Barando Energitama, dan PT Kemilau Rindang Abadi. Pihak kejaksaan menilai kedua mantan Kadis tersebut secara sengaja memberikan ruang bagi pihak swasta untuk mengeruk kekayaan alam di atas lahan yang izinnya belum tuntas, sehingga mengakibatkan hilangnya aset negara berupa cadangan batu bara secara ilegal.
Selain menyebabkan kerugian finansial yang fantastis mencapai Rp500 miliar, aktivitas pertambangan tersebut juga dituding menjadi penyebab kerusakan ekosistem yang masif karena tidak dilakukan sesuai dengan kaidah penambangan yang benar. Jaksa penyidik menekankan bahwa tindakan pembiaran dan penerbitan izin yang melawan hukum ini telah memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini, kedua tersangka harus menjalani masa penahanan selama dua puluh hari ke depan guna mempermudah proses penyidikan dan mencegah upaya penghilangan barang bukti yang krusial bagi pengembangan kasus.
Baca Juga : Pesta Ekstasi Gagal, Pengedar Muda di Sambutan Diciduk Polisi
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur memberikan sinyal kuat bahwa penyelidikan tidak akan terhenti pada jajaran birokrasi pemerintahan semata. Mengingat adanya keuntungan finansial besar yang dinikmati oleh pihak korporasi, penyidik kini tengah mendalami peran aktif dari para petinggi perusahaan yang terlibat dalam operasional penambangan tersebut. Publik kini menanti langkah tegas selanjutnya dari korps adhyaksa untuk membuktikan komitmen mereka dalam membersihkan sektor pertambangan dari praktik mafia lahan, terutama kepastian mengenai kapan Bos Perusahaan Tambang ditahan agar pertanggungjawaban hukum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkeadilan.
