Samarinda, Kalimantan Timur — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi situasi darurat narkotika. Berdasarkan data terbaru dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim, jumlah pecandu narkoba di wilayah ini mencapai lebih dari 33 ribu orang. Fakta mencengangkan lainnya, tidak ada satu pun daerah di Kaltim yang benar-benar steril dari peredaran narkoba.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala BNNP Kaltim, Brigjen Pol. Wisnu Andayana, dalam pemaparan rutin yang dilakukan di Samarinda pada pekan ini. Ia menyebutkan, penyalahgunaan narkotika di Kaltim telah menyebar secara merata hingga ke pelosok, tidak hanya terbatas di kawasan kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, atau Bontang.
“Tidak ada daerah steril narkoba di Kaltim. Seluruh kabupaten dan kota terpapar, baik dalam bentuk peredaran, pengguna aktif, maupun pecandu berat,” ungkap Wisnu.
Distribusi Meluas ke Daerah Pinggiran dan Pedalaman
Ironisnya, wilayah-wilayah pedalaman yang sebelumnya dianggap “aman” kini mulai terdampak. Perubahan ini disinyalir terjadi akibat pergeseran jaringan distribusi narkotika, yang menyasar segmen masyarakat lebih luas, termasuk pelajar, buruh, hingga petani.
BNNP mencatat bahwa tingginya akses internet dan minimnya pengawasan di daerah pedalaman membuat peredaran narkoba lebih sulit diawasi. Modus pengiriman melalui jasa ekspedisi, kurir pribadi, bahkan jalur sungai semakin menyulitkan upaya pencegahan.
Kalimantan Timur Jadi Wilayah Transit
Kaltim juga disebut menjadi salah satu jalur transit utama jaringan narkotika antarprovinsi, mengingat posisinya yang strategis. Pelabuhan laut, bandara internasional, serta konektivitas ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan dimanfaatkan oleh jaringan narkoba sebagai titik lintas.
“Kaltim bukan hanya pasar, tapi juga jalur transit. Barang bisa datang dari Malaysia melalui Kalimantan Utara, lalu masuk ke Kaltim sebelum didistribusikan ke daerah lain,” jelas Wisnu.
Generasi Muda Jadi Target Utama
Kekhawatiran meningkat karena mayoritas pengguna narkoba di Kaltim merupakan kelompok usia produktif, yakni antara 15 hingga 35 tahun. Beberapa kasus bahkan melibatkan anak sekolah dan mahasiswa.
BNNP mencatat ada ratusan laporan rehabilitasi yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak-anak mereka, yang mulai terlibat penggunaan zat adiktif seperti sabu, ganja sintetis, hingga obat keras berbahaya.
Upaya Penanggulangan dan Harapan Bersama
Pemerintah Provinsi Kaltim bekerja sama dengan BNNP dan aparat penegak hukum lain telah menggencarkan operasi penindakan, edukasi, serta rehabilitasi. Namun, tantangan terbesar adalah mengubah paradigma masyarakat tentang bahaya narkoba, serta menciptakan ketahanan keluarga dan lingkungan sosial yang kuat.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Agus Harianto, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah memperluas kerja sama lintas sektor untuk menyediakan layanan rehabilitasi di lebih banyak daerah, termasuk di kawasan pesisir dan pedalaman.
“Masalah narkoba bukan hanya masalah hukum, tapi juga sosial dan ekonomi. Kita harus melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda,” ujarnya.
Kaltim Menuju IKN, Tantangan Semakin Besar
Dengan ditetapkannya sebagian wilayah Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN), tantangan penanggulangan narkoba diperkirakan akan semakin kompleks. Pertambahan jumlah penduduk dan urbanisasi akan memperbesar potensi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
Karena itu, upaya menciptakan “daerah steril narkoba” di Kaltim bukan lagi sekadar slogan, tetapi harus menjadi komitmen lintas sektor, dari level provinsi hingga desa.
Kondisi darurat narkoba di Kaltim menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak. Fakta bahwa tidak ada satu pun daerah steril narkoba di provinsi ini menunjukkan bahwa ancaman narkotika tidak mengenal batas wilayah. Dibutuhkan kolaborasi nyata antara pemerintah, aparat hukum, masyarakat, dan keluarga untuk menghentikan laju peredaran dan menyelamatkan generasi mendatang dari bahaya narkoba.
