JAKARTA – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa kekuatan pertahanan negara tidak hanya diukur dari besaran anggaran sektor pertahanan, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, ketahanan ekonomi, dan stabilitas nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas wacana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai kemungkinan melakukan efisiensi anggaran pertahanan dan keamanan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan kelaparan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan bahwa Kemhan mendukung setiap kebijakan Presiden dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara demi kepentingan bangsa dan negara.
Menurut Rico, APBN bukan sekadar instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi geopolitik negara dalam menjaga kedaulatan serta mencapai tujuan nasional.
“Komitmen negara terhadap pertahanan tidak semata diukur dari besaran anggaran sektor pertahanan, tetapi dari keseluruhan kebijakan negara dalam memperkuat pertahanan militer maupun nirmiliter,” ujar Rico.
Ia menjelaskan, kebijakan pertahanan Indonesia mengacu pada konsep pertahanan semesta yang mencakup aspek militer dan nirmiliter. Konsep tersebut sejalan dengan Asta Cita poin kedua yang dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
Dalam kerangka tersebut, penguatan ekonomi, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengentasan kemiskinan juga memiliki peran strategis dalam membangun daya tahan nasional.
Kebijakan negara yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dinilai dapat memperkuat fondasi pertahanan karena stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer, tetapi juga oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Kemhan juga memperkenalkan pendekatan Defence Supporting Economy, yakni pembangunan pertahanan yang berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi nasional. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan pertahanan diharapkan tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Rico menegaskan bahwa Kemhan dan TNI siap melaksanakan setiap keputusan Presiden, termasuk kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
“Kementerian Pertahanan dan TNI selalu siap melaksanakan setiap keputusan Presiden demi kepentingan bangsa dan negara, termasuk yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menghapus kemiskinan ekstrem dan mengatasi persoalan kelaparan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyebut efisiensi anggaran pertahanan dan kepolisian dapat menjadi salah satu pilihan apabila diperlukan untuk mendukung agenda tersebut.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan nasional tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk membangun negara yang kuat, berdaulat, dan sejahtera.
