Gibran mundur dari jabatan wakil presiden? Niat itu sudah Gibran sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026. Namun, Gibran belum resmi mundur. Ia memilih membuktikan dokumen pendidikannya lewat PTUN dan PK MA.
Pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana, Jakarta. Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan isi pertemuan itu dalam keterangan pers, Selasa sore. Menurut dia, Prabowo tidak menolak niat Gibran, melainkan memberi saran hukum.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Selasa. Selain itu, Prabowo menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK ke MA.
Gibran Mundur? Ini Kata Istana dan Yusril
MA mengetok Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 dan merilis salinannya pada 10 November 2026. Putusan itu membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Perkara itu bermula dari gugatan H.M. Subhan Palal terhadap Kemendikdasmen. MA mengabulkan gugatan itu seluruhnya dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan tersebut.
Menko Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MA itu final dan berlaku surut. Menurut dia, putusan kasasi MA sudah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, polemik dokumen pendidikan Gibran kini masuk ke jalur PTUN dan PK, serta mekanisme MPR bila Gibran benar-benar mundur.
Apa Artinya bagi Kalimantan?
Bagi Kalimantan Timur, kepastian hukum di tingkat nasional menjadi kunci. Program prioritas pemerintah, termasuk penanganan karhutla, membutuhkan stabilitas agar berjalan tanpa gangguan. Karena itu, perkembangan polemik Gibran ikut memengaruhi perhatian publik di daerah.
Di Kalimantan Timur sendiri, operasi water bombing bantuan Australia masih berjalan. Armada NSW Rural Fire Service beroperasi pada 6 sampai 12 November 2026 dengan pesawat Hercules C-130 berkapasitas 15.000 liter dan pesawat pemandu Cessna. Operasi itu berangkat dari Lanud Dhomber Balikpapan dan menyasar Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Timur. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut Kaltim sebagai proyek percontohan penanganan karhutla jalur udara.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, Gibran masih menjabat wakil presiden. “Mas Gibran masih wapres,” kata Puan. Pengunduran diri wapres harus melalui surat resmi kepada pimpinan MPR sesuai Pasal 8 UUD 1945. Sampai Selasa malam, belum ada pengumuman resmi soal pengunduran diri Gibran.
Sumber Berita : CNN Indonesia, Delikantara.com, Projo.or.id, Kayonews.co.id, Infosos.id
