Kalimantan Timur ikut menentukan nasib kursi Wakil Presiden hari ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden baru pada Rabu (2/12/2026). Rapat gabungan MPR yang berlangsung Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengambil keputusan itu.
Kemudian, Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan hasil rapat itu dalam konferensi pers usai rapat gabungan, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selain itu, rapat gabungan melibatkan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk wakil dari Kaltim. Dengan demikian, suara daerah ikut menentukan jadwal sidang paripurna dan tahapan pengajuan calon Wakil Presiden baru.
Empat Keputusan Rapat Gabungan MPR
Rapat gabungan MPR memutuskan empat hal. Pertama, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih, melantik, dan mengukuhkan Wakil Presiden baru pada Rabu (2/12/2026) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kedua, pimpinan MPR mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto hari ini, Jumat (13/11/2026). Selain itu, surat itu meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti beserta persyaratannya.
Ketiga, rapat membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang, lima persen dari seluruh anggota MPR. Selanjutnya, Pimpinan MPR memimpin tim ini saat memeriksa dokumen dan syarat kedua calon yang Presiden ajukan.
Keempat, rapat membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang dari fraksi MPR dan kelompok DPD. Tiga wakil ketua MPR mengetuai tim ad hoc ini. Tim khusus ini menyiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden yang MPR pilih.
DPD Bawa Suara Daerah, Kaltim Ikut Menentukan
Kehadiran kelompok DPD dalam rapat gabungan memberi ruang bagi suara daerah. DPD mewakili seluruh provinsi, termasuk Kalimantan Timur, sehingga daerah tidak hanya menunggu hasil dari pusat.
Melalui kelompok DPD, Kaltim ikut menentukan tahapan pemilihan Wakil Presiden baru. Suara daerah menjadi bagian dari proses konstitusional, bukan sekadar pelengkap.
Hal ini penting bagi Kaltim. Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di Kaltim, dan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru akan sangat bergantung pada arah kebijakan Wakil Presiden yang MPR pilih bersama Presiden.
Karena itu, proses di MPR selama 60 hari ke depan layak diikuti warga Kaltim. Wakil Presiden baru akan mendampingi Presiden hingga 2029.
Rapat Gabungan MPR: Prabowo Punya 14 Hari, MPR 60 Hari
Selain itu, konstitusi sudah mengatur batas waktu proses ini. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR terbit untuk menyerahkan dua nama calon.
Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak jabatan Wakil Presiden kosong untuk memilih penggantinya.
Dengan demikian, Wakil Presiden baru akan menjabat hingga 2029. Jadwal yang rapat gabungan tetapkan mengikat seluruh tahapan sampai sidang paripurna pemilihan pada 2 Desember 2026.
Sebelumnya, Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR Taufik Basari menyebut proses ini berpeluang berjalan lebih cepat. Keputusan rapat gabungan membuktikan hal itu: pemilihan, pelantikan, dan pengukuhan Wakil Presiden baru akan berlangsung dalam satu rangkaian sidang paripurna pada 2 Desember 2026.
Selain itu, MPR mengirim surat permintaan dua nama calon kepada Presiden pada hari yang sama, Jumat ini.
Bursa Nama Masih Spekulasi
Sejumlah nama beredar sebagai calon pengganti Gibran. Publik paling sering menyebut Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, dan Dedi Mulyadi.
Sementara itu, simulasi kecerdasan buatan Mojok menempatkan AHY di posisi teratas dengan 16,13 persen. Bahlil menyusul dengan 12,83 persen, sedangkan Dedi Mulyadi meraih 9,55 persen.
Namun, semua nama itu masih spekulasi. Istana belum mengumumkan nama resmi. Dengan demikian, mekanisme tetap berlaku: Presiden mengusulkan dua nama, lalu MPR memilih satu di antara keduanya.
Latar: Surat Mundur Gibran Tiba di MPR
Rapat gabungan hari ini menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran. Sebelumnya, Gibran menyerahkan surat itu kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) siang.
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Setelah pertemuan tertutup sekitar 20 menit di Gedung Nusantara III, Gibran keluar pukul 11.37.
Kemudian, Muzani mengonfirmasi penerimaan surat tersebut. Menurut Muzani, Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.
Dalam pertemuan itu, Gibran tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya. Di samping itu, Muzani menyebut pimpinan MPR belum membuka surat itu. “Kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai,” ujar Muzani.
Sementara itu, Prabowo mengaku menerima surat Gibran dengan berat hati dan memuji sikap kenegarawanan Gibran. Selain itu, Gibran pun merilis video permintaan maaf dan membantah pengunduran dirinya terkait polemik ijazah.
Dengan keputusan ini, perhatian beralih ke Istana. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan bertemu para ketua umum partai politik hari ini untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden. Pada akhirnya, sidang paripurna pada 2 Desember 2026 akan menentukan pendamping Presiden hingga 2029.
Sumber Berita : Antara, Kompas, Detik, CNN Indonesia, Liputan6, Investor Trust
