Penanganan banjir menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam menghadapi musim hujan dan perubahan iklim ekstrem yang kian sering terjadi. Dalam langkah strategisnya, Pemprov Kaltim tengah menyusun rencana besar untuk penanganan banjir di seluruh kabupaten dan kota yang ada di wilayah tersebut.
Gubernur Kalimantan Timur, melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk setiap daerah diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Anggaran ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase utama, tanggul, normalisasi sungai, serta sistem pemantauan cuaca dan banjir berbasis teknologi.
Penanganan Banjir Jadi Prioritas
Masalah banjir di Kaltim sudah menjadi permasalahan tahunan yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Wilayah seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, hingga Kutai Kartanegara sering mengalami banjir yang merendam pemukiman, mengganggu aktivitas ekonomi, dan merusak infrastruktur.
“Rencana ini bukan sekadar perbaikan sesaat. Kami ingin menyiapkan sistem penanganan banjir yang komprehensif, berkelanjutan, dan berdampak nyata ke masyarakat,” ujar Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Senin (10/6).
Ia menyebutkan, Pemprov Kaltim akan mengidentifikasi titik-titik rawan banjir di setiap daerah dan menentukan proyek prioritas yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Studi teknis dan survei lapangan akan dilibatkan untuk memastikan penanganan dilakukan secara tepat sasaran.
Pembiayaan dan Kolaborasi Pemerintah Pusat
Terkait pendanaan, Pemprov Kaltim tidak akan bekerja sendiri. Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah provinsi juga berencana mengajukan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Estimasi Rp 100 miliar per daerah tentu tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, sinergi dengan pusat sangat penting. Kami juga membuka peluang kerja sama dengan BUMN dan swasta untuk pembiayaan proyek infrastruktur skala besar,” tambahnya.
Program penanganan banjir ini juga akan terintegrasi dengan perencanaan tata ruang kota. Salah satu penyebab banjir yang terus berulang adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan pembangunan kawasan yang tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan.
Teknologi dan Partisipasi Masyarakat
Rencana besar ini tidak hanya akan mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga pendekatan teknologi dan partisipasi publik. Pemprov Kaltim akan mengembangkan sistem peringatan dini berbasis digital yang terhubung langsung dengan BMKG dan BPBD setempat. Hal ini bertujuan untuk mempercepat respons bencana dan mengurangi risiko korban jiwa.
Selain itu, masyarakat juga akan dilibatkan dalam program edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan banjir. Pemprov menilai bahwa penanganan banjir akan lebih efektif jika didukung kesadaran dan peran aktif warga, terutama dalam menjaga saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut serta dalam kegiatan penghijauan dan konservasi hulu sungai.
Target Dimulai 2025
Jika seluruh proses perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai rencana, pelaksanaan proyek penanganan banjir ini akan dimulai secara bertahap mulai tahun 2025. Beberapa daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi akan diprioritaskan terlebih dahulu.
Sementara itu, DPRD Kaltim menyambut baik rencana ini dan mendorong percepatan proses agar masyarakat segera merasakan manfaatnya. Ketua Komisi III DPRD Kaltim mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan agar tidak terjadi pemborosan anggaran atau proyek mangkrak.
“Kita mendukung penuh, tapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas. Anggaran besar harus dibarengi dengan hasil yang nyata,” katanya.
Harapan Warga
Masyarakat Kaltim pun menyambut positif rencana ini. Salah satu warga Samarinda, Fitri (39), mengaku berharap penanganan banjir tidak lagi sebatas janji. “Setiap hujan deras, kami khawatir rumah kebanjiran. Mudah-mudahan kali ini benar-benar ada perubahan,” ujarnya.
Di sisi lain, pegiat lingkungan meminta agar proyek ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga perbaikan lingkungan secara menyeluruh, seperti rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai.
Dengan menyusun rencana strategis penanganan banjir dan menganggarkan hingga Rp 100 miliar per daerah, Pemprov Kaltim menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi persoalan banjir yang selama ini membayangi wilayahnya. Diharapkan, langkah ini menjadi titik awal dari solusi jangka panjang demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kalimantan Timur.
