Kalimantan Timur ikut menentukan Wakil Presiden baru. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan paripurna MPR 2 Desember 2026 dalam rapat gabungan Jumat (13/11/2026), dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili Kaltim ikut dalam proses itu.
Selanjutnya, Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan keputusan tersebut seusai rapat gabungan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. “Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026,” kata Muzani.
Paripurna MPR 2 Desember: Pilih, Lantik, Sahkan
Paripurna MPR 2 Desember akan menjalankan tiga agenda sekaligus dalam satu hari. MPR memilih satu dari dua nama calon yang Presiden ajukan, lalu melantik dan mengesahkan Wakil Presiden terpilih.
Dengan demikian, keputusan ini menggantikan target pelantikan 16 November yang Muzani sampaikan sehari sebelumnya. Rapat gabungan menetapkan jadwal baru yang mengikat seluruh tahapan sampai pelantikan.
Sementara itu, tanggal 2 Desember jatuh 20 hari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Jadwal itu masih jauh di dalam batas 60 hari yang MPR miliki sejak kekosongan jabatan. Muzani menghitung batas 60 hari itu jatuh pada 10 Januari 2027.
Paripurna MPR 2 Desember: DPD Bawa Suara Daerah, Kaltim Ikut Menentukan
Selanjutnya, kehadiran kelompok DPD dalam rapat gabungan memberi ruang bagi suara daerah. DPD mewakili seluruh provinsi, termasuk Kalimantan Timur, dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, melalui kelompok DPD, Kaltim ikut menentukan tahapan pemilihan Wakil Presiden baru. Suara daerah ikut mengawal jadwal sidang paripurna dan mekanisme pengajuan calon.
Oleh karena itu, hal ini penting bagi Kaltim. Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di Kaltim, dan keberlanjutan pembangunan IKN membutuhkan kepastian politik nasional. Wakil Presiden baru nantinya ikut menentukan arah kebijakan nasional, termasuk nasib pembangunan IKN.
Karena itu, proses di MPR selama beberapa pekan ke depan layak diikuti warga Kaltim. Wakil Presiden baru akan menjabat hingga 2029.
Paripurna MPR 2 Desember: Dua Nama Paling Lambat 18 November
Kemudian, rapat gabungan memutuskan pimpinan MPR mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/11/2026). Surat itu meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya.
Selanjutnya, Muzani menyerahkan surat tersebut langsung kepada Prabowo di Istana Bogor pada Jumat malam. “Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” ujar Muzani.
Selain itu, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat itu diterima untuk mengajukan dua nama. Namun aturan tata tertib MPR menekan jadwal lebih ketat. Dengan demikian, Presiden harus mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Dengan paripurna pada 2 Desember, hitungan itu jatuh pada Rabu, 18 November 2026. Tanggal 18 November ini merupakan hitungan dari aturan, bukan pengumuman resmi MPR.
Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc 36 Orang
Selanjutnya, rapat gabungan membentuk dua tim yang masing-masing beranggotakan 36 orang. Tim verifikasi memeriksa berkas dan persyaratan kedua calon yang Presiden ajukan. Sementara itu, tim ini berjumlah 5 persen dari seluruh anggota MPR dan bekerja di bawah pimpinan MPR.
Di sisi lain, tim ad hoc menyiapkan draf ketetapan MPR untuk sidang paripurna. Tiga wakil ketua MPR mengetuai tim ini. Selain itu, anggota tim ad hoc berasal dari fraksi MPR dan kelompok DPD, sehingga suara daerah tetap hadir dalam persiapan sidang.
Prabowo Beri Parpol Sepekan
Kemudian, pada Jumat sore, Presiden Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor. Pertemuan mulai pukul 16.00 WIB dan membahas pengisian kursi Wakil Presiden yang kosong.
Selain itu, sejumlah ketua umum hadir dalam pertemuan itu. Mereka antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Demokrat, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, Bahlil Lahadalia dari Golkar, Al Muzzammil Yusuf dari PKS, dan Surya Paloh dari NasDem. Ketua MPR Ahmad Muzani juga hadir.
Selanjutnya, hasil pertemuan itu terungkap dari keterangan Zulkifli Hasan seusai pertemuan. Prabowo memberi partai koalisi waktu satu pekan untuk menyiapkan usulan nama calon Wakil Presiden. “Dengan ketua-ketua partai, kita tadi diminta dalam satu minggu menyiapkan nanti,” kata Zulhas.
Sementara itu, Zulhas menegaskan PAN tidak akan mengajukan kadernya sendiri. “Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau, Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju,” ujar Zulhas.
Selain itu, AHY menyatakan Demokrat juga tidak mengajukan nama kepada Presiden. Di sisi lain, Zulhas membantah kabar Prabowo akan mengumumkan dua nama pada Jumat malam. Kemudian, Prabowo bertolak ke Palu pada Sabtu (14/11/2026) untuk menghadiri Tanwir Muhammadiyah, lalu melanjutkan perjalanan ke Manila untuk Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Akhirnya, para ketua umum partai akan kembali diundang sekitar sepekan lagi untuk membahas hasil diskusi internal masing-masing partai.
Delapan Nama Potensial Versi Golkar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan nama potensial pada Jumat (13/11/2026). Selanjutnya, delapan nama itu berasal dari enam partai. “Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” kata Doli.
Dari PDIP, Doli menyebut Ketua DPR Puan Maharani. Selanjutnya, dari Golkar, Doli menyebut Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Kemudian, dari Gerindra, Doli menyebut Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Sementara itu, dari PKB, Doli menyebut Muhaimin Iskandar. Selain itu, dari PAN, Doli menyebut Zulkifli Hasan. Akhirnya, dari Demokrat, Doli menyebut AHY.
Selanjutnya, Doli menegaskan daftar itu hanya bahan pertimbangan, bukan usulan resmi. Golkar menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden. Sementara itu, sampai Sabtu pagi, belum ada satu pun nama resmi yang Presiden umumkan.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pengganti Gibran harus berasal dari partai atau koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Yusril mendasarkan pernyataan itu pada Undang-Undang MD3.
Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menegaskan kewenangan mengusulkan dua nama berada di tangan Presiden. “Kalau wakil presidennya kosong, itu nggak disebut siapa yang mengusulkan. Hanya presiden mengajukan dua nama,” kata Jimly. Jimly merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Latar: Surat Mundur Gibran
Selanjutnya, proses ini bermula dari surat pengunduran diri Gibran. Gibran menyerahkan surat itu kepada Prabowo di Halim pada Rabu (11/11/2026), lalu kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Kemudian, Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Setelah pertemuan tertutup sekitar 20 menit di Gedung Nusantara III, Gibran keluar pukul 11.37. Sementara itu, Muzani mengonfirmasi penerimaan surat itu. “Kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai,” ujar Muzani.
Di sisi lain, Prabowo mengaku menerima surat Gibran dengan berat hati dan memuji sikap kenegarawanan Gibran. Selain itu, Gibran merilis video pada 12 November dan menyebut keputusannya sebagai keputusan pribadi yang tidak berkaitan dengan polemik ijazah.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan 9149/D.D1/KS/2019 saja. Sementara itu, putusan itu tidak mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden. Kemudian, surat keterangan tersebut dicabut melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206/2026 tertanggal 11 November 2026. Akhirnya, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT dinyatakan gugur pada 12 November 2026.
Akhirnya, Kaltim menanti pengumuman resmi soal dua nama calon Wakil Presiden dari Presiden. Dengan demikian, dua nama itu ditunggu paling lambat 18 November agar tim verifikasi sempat bekerja sebelum paripurna MPR 2 Desember.
Sumber Berita : Antara, CNN Indonesia, Investor Daily











