Tuntutan karhutla Kaltim menggema dalam aksi Hari Pahlawan. Mahasiswa menggelar aksi itu di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia menempatkan pemulihan krisis ekologis sebagai tuntutan pertama. Gerakan #PulihkanIndonesia itu berlangsung di Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Mahasiswa mendesak pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, mereka meminta pemerintah melindungi warga terdampak. Mereka juga meminta pemerintah memulihkan ekosistem hutan dan sumber daya air. Sementara itu, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Raja Juli Antoni dari jabatan Menteri Kehutanan. Mereka mengajukan permintaan itu karena menilai penanganan lingkungan hidup belum berjalan seperti harapan mereka. Tuntutan pencopotan itu merupakan sikap politik mahasiswa, bukan keputusan resmi pemerintah.
Gaung tuntutan itu relevan bagi Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut Kaltim sebagai proyek percontohan penanganan karhutla jalur udara. Armada water bombing dari New South Wales Rural Fire Service (NSW RFS) Australia beroperasi pada 6 hingga 12 November. Armada itu meliputi pesawat Hercules C-130 berkapasitas 15.000 liter dan pesawat pemandu Cessna. Selain itu, armada itu beroperasi di Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Timur.
Aksi Hari Pahlawan di Jakarta: 5 Tuntutan BEM PTMA
Mahasiswa memusatkan aksi #PulihkanIndonesia di Tugu Tani, Jakarta Pusat. Aksi itu berlangsung sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 WIB. Selain Tugu Tani, aksi Hari Pahlawan juga berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Silang Selatan Monas, dan Bundaran HI. Jadwal aksi yang beredar memperkirakan ribuan peserta di empat titik tersebut.
BEM PTMA mengajukan lima tuntutan. Pertama, mereka menuntut pemulihan krisis ekologis dan pencopotan Menteri Kehutanan. Selain itu, mereka menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka juga menuntut pemenuhan hak dasar rakyat berupa pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Sementara itu, mereka menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu. Di sisi lain, mereka menuntut pengembalian keberpihakan hukum kepada rakyat.
Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia 2026, Asrul Haruna, mengatakan gerakan itu berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan mendasar bangsa. “Seruan Pulihkan Indonesia berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan mendasar bangsa. Mulai dari krisis ekologi, praktik korupsi dan kolusi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat yang belum terpenuhi, hingga penegakan hukum tanpa bulu,” kata Asrul, Senin (9/11/2026).
Sementara itu, Asrul menegaskan aksi tidak bertujuan menggulingkan pemerintahan. “Tidak terdapat sedikit pun agenda maupun upaya makar dalam kegiatan aksi yang kami lakukan,” tegasnya.
AMRPM Gelar Aksi Damai Jilid 3 di Sangatta Hari Ini
Di Kalimantan Timur, momentum Hari Pahlawan juga menghadirkan aksi di daerah. Aliansi Masyarakat Rantau Pulung Menggugat (AMRPM) menggelar aksi damai jilid tiga di Sangatta. Aksi itu berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, dengan perkiraan sekitar 3.500 massa. Aksi itu menuntut penyelesaian sembilan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan PT Nusa Indah Kalimantan Plantations (NIKP)/GAWI.
Ketua AMRPM Muhammad Dahlan mengatakan pihaknya menyiapkan aksi lanjutan. Mereka mengambil langkah itu setelah menilai mediasi di Polda Kalimantan Timur pada 30 September 2026 tidak berjalan. Sementara itu, notulen mediasi mencatat pertemuan lanjutan paling lambat 30 hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan. Pertemuan itu bertujuan menghasilkan penyelesaian permanen.
Penegakan Hukum Karhutla Kaltim di Kutai Timur
Di sisi penegakan hukum, Polres Kutai Timur menetapkan empat tersangka karhutla. Tersangka itu berasal dari empat lokasi berbeda, yakni Rantau Pulung, Teluk Pandan, Sangatta Utara, dan Kaliorang. Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansyah mengumumkan penetapan itu pada 9 November 2026. Selain itu, penyidik masih menyidik satu perusahaan terkait kasus karhutla.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas secara situasional di Jakarta. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menegaskan pemerintah tidak melarang demonstrasi pada Hari Pahlawan. “Demo itu masih diizinkan,” kata Syahganda, Senin (9/11/2026).
Sumber Berita : Headline.co.id, Topik.id, Erakini.id, Journalarta.com, Wartakutim.co.id, Hotfokus.com
