Bontang, Kalimantan Timur — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengklaim telah hampir menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Berdasarkan data terbaru, saat ini hanya tersisa tujuh kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Wali Kota Bontang, Basri Rase, dalam keterangan resminya mengatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, dinas terkait, serta keterlibatan aktif masyarakat.
“Kami terus mendorong intervensi yang tepat, mulai dari bantuan sosial, akses layanan kesehatan, hingga peningkatan kapasitas ekonomi warga melalui pelatihan dan program pemberdayaan,” ujar Basri dalam konferensi pers, Rabu (9/4).
Menurut data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, jumlah keluarga yang sebelumnya masuk kategori kemiskinan ekstrem telah berhasil diturunkan secara signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada 2022 tercatat 182 KK, dan kini tinggal 7 KK yang masih dalam proses penanganan.
Kepala Dinas Sosial Bontang, Yusran Hadi, menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pendampingan terhadap keluarga yang tersisa tersebut. Ia menyebut, berbagai skema bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, dan program padat karya tetap digulirkan secara konsisten.
“Target kami, sebelum akhir tahun 2025, angka kemiskinan ekstrem di Bontang bisa benar-benar nol,” kata Yusran.
Pemerintah pusat sebelumnya menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024. Namun, Basri Rase menegaskan bahwa Bontang siap menjadi salah satu kota yang lebih cepat merealisasikan target tersebut.
Meski demikian, berbagai pihak mengingatkan agar klaim tersebut tetap disertai dengan verifikasi data yang transparan dan validasi lapangan agar tak hanya menjadi angka di atas kertas.
