UU Perampasan Aset Disahkan, Korupsi di Daerah Kini Terancam Kehilangan Harta

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 11:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. DPR mengesahkan aturan itu dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Selanjutnya, aturan yang masyarakat nantikan selama 18 tahun ini membawa kabar penting bagi daerah, termasuk Kalimantan Timur. Negara kini bisa merampas harta hasil korupsi di daerah tanpa menunggu putusan pidana.

Puan Maharani memimpin rapat paripurna itu. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan secara bulat. DPR mengesahkan UU ini lebih cepat dari target 15 Desember 2026.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin rapat paripurna.

UU Perampasan Aset: Negara Bisa Sita Harta Tanpa Tunggu Vonis

UU Perampasan Aset membuka jalur perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture secara in rem. Negara dapat memohonkan perampasan aset hasil atau sarana tindak pidana tanpa menunggu pembuktian kesalahan pelaku lewat sidang pidana. Meski begitu, pengadilan tetap harus memeriksa perkara dan memutuskan perampasan itu.

Aparat penegak hukum menjalankan mekanisme itu melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan. Selanjutnya, tahapan berlanjut ke pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Negara memprioritaskan pengembalian aset rampasan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang korban alami. Di sisi lain, aturan ini juga melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset adalah Habiburokhman. Ia juga Ketua Komisi III DPR RI. Ia mengatakan RUU ini memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban. “RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” katanya.

Baca Juga :  Moerahnie Luncurkan Produk Impor untuk Pembeli Cerdas

UU Perampasan Aset: Bukan Hanya Korupsi yang Dicakup

Ruang lingkup tindak pidana pada Pasal 4 tidak hanya mencakup korupsi. UU ini juga menjangkau narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaannya, dan penyelundupan manusia. Selain itu, ruang lingkup mencakup penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Penipuan dan penggelapan itu menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Cakupan yang luas itu relevan bagi daerah. Kejahatan finansial dan penipuan daring yang merugikan masyarakat luas kini masuk dalam jangkauan perampasan aset. Begitu pula tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat di daerah.

Habiburokhman menjelaskan empat pilar utama menopang UU Perampasan Aset. Pilar pertama adalah asas dan ruang lingkup. Asas dan ruang lingkup itu menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Selanjutnya, prosedur presisi menjadi pilar kedua. Prosedur itu membagi kewenangan secara jelas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Kemudian, tata kelola dan transparansi menjadi pilar ketiga. Tata kelola itu mengatur pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen. Sistem informasi pengelolaan aset mendukung badan itu. Akhirnya, restorasi berkeadilan menjadi pilar keempat. Restorasi itu menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Berlaku 12 Bulan Lagi

UU Perampasan Aset mulai berlaku 12 bulan setelah pengundangan serta setelah pemerintah membentuk badan pengelola dan badan pengawas. Masa transisi itu memberi waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan kelembagaan pengelola aset hasil perampasan.

Baca Juga :  Polri Tetapkan 243 Orang dan 13 Korporasi Tersangka Karhutla, 23 Laporan Direkomendasikan Cabut Izin

Pembahasan RUU ini menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan berkembang dari 67 pasal menjadi 74 pasal. Selain itu, Komisi III DPR mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Kegiatan itu melibatkan pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Komisi III juga melakukan kunjungan kerja di 15 provinsi yang menjangkau 46 daerah pemilihan.

Di sisi lain, aturan ini mengatur pengaman antara lain pengawasan independen dan penerapan beban pembuktian berimbang. Pengadilan menguji beban itu di hadapan publik di ruang persidangan. Selain itu, aturan ini mengatur transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen. “Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” kata Habiburokhman.

Kritik: Harta Janggal Pejabat Masih Sulit Disita

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menilai RUU ini tidak mengatur unexplained wealth. Akibatnya, penyelenggara negara tidak dapat menjelaskan asal-usul hartanya, dan negara tidak bisa merampas harta itu. Ia menyebut UU ini “macan ompong” dan menilai mekanisme tanpa vonis hanya berlaku dalam kondisi spesifik. Kondisi itu adalah ketika pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak jelas.

Zaenur juga menilai RUU ini tidak menyebut KPK sama sekali. Oleh karena itu, hanya jaksa pengacara negara merampas aset. Kritik itu menjadi catatan penting bagi daerah yang berharap aturan baru ini benar-benar memulihkan kerugian negara.

Sumber Berita : JDIH DPR RI, E-Media DPR RI, UGM, Investor.id, InvestorTrust, Channel9, Harian Media, Periskop, Tribune Indonesia, Harian Pelita

Berita Terkait

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar, Hasilnya Dibawa ke Kejagung Besok
Rismon Sianipar Mangkir di Sidang Roy Suryo, Rabu (18/11), Saksi KPU Ungkap Verifikasi Ijazah 2012
Timnas U-17 Lolos Piala Asia 2027, Empat Wakil Indonesia di Empat Negara
KTT APEC Shenzhen: Prabowo Bawa Isu Energi, UMKM, dan Pertanian ke Meja Pemimpin Asia-Pasifik
Pemilihan Wapres 9 Desember, MPR Siapkan Verifikasi Calon 25 November hingga 8 Desember
Gempa M7,1 Guncang Laut Banda, BMKG Revisi Magnitudo Jadi M6,8 dan Pastikan Aman dari Tsunami
Paripurna MPR 2 Desember, Kaltim Ikut Kawal Pemilihan Wapres Baru
Bursa Cawapres Mengerucut, Dasco Didukung Daerah dan Jaringan Alumni GMNI
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 11:36 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Korupsi di Daerah Kini Terancam Kehilangan Harta

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar, Hasilnya Dibawa ke Kejagung Besok

Kamis, 19 November 2026 - 13:20 WIB

Timnas U-17 Lolos Piala Asia 2027, Empat Wakil Indonesia di Empat Negara

Kamis, 19 November 2026 - 13:19 WIB

KTT APEC Shenzhen: Prabowo Bawa Isu Energi, UMKM, dan Pertanian ke Meja Pemimpin Asia-Pasifik

Selasa, 17 November 2026 - 18:23 WIB

Pemilihan Wapres 9 Desember, MPR Siapkan Verifikasi Calon 25 November hingga 8 Desember

Berita Terbaru

Uncategorized

Itsbat Nikah, Pengesahan Perkawinan Agar Status Anak Diakui Negara

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:16 WIB

Uncategorized

Cerai Gaib, Gugatan Cerai Saat Pasangan Tidak Diketahui Keberadaannya

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:14 WIB