Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Rabu, 9 Desember 2026, sebagai hari sidang paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pemilihan wapres 9 Desember itu mundur sepekan dari rencana awal 2 Desember 2026. Keputusan itu lahir dari rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
MPR menyepakati perubahan kalender sidang setelah menerima surat resmi Presiden Prabowo Subianto. MPR menerima surat Presiden itu pada Senin (16/11/2026) pukul 11.10 WIB.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan alasan penundaan itu. Menurut Muzani, Presiden memerlukan waktu bicara dengan partai koalisi dan berbagai tokoh nasional sebelum menentukan dua calon wakil presiden. Agenda kenegaraan Presiden yang padat juga menjadi pertimbangan.
“Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dua Nama Calon Menentukan Jadwal Pemilihan Wapres 9 Desember
Pergeseran sidang paripurna ke 9 Desember otomatis menggeser batas waktu penyerahan dua nama calon. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR mengatur tenggat itu. Pasal 136 ayat (1) aturan tersebut mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat dua pekan sebelum hari pemilihan.
Berdasarkan hitungan 14 hari kalender sebelum 9 Desember, MPR harus menerima surat usulan dua kandidat dari Presiden paling lambat pada Rabu, 25 November 2026. MPR harus memenuhi tenggat administratif itu sebelum tahap verifikasi berjalan.
Muzani menegaskan jumlah nama yang Presiden ajukan harus dua. “Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” tegas Muzani.
Hingga rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai dua kandidat yang Presiden pilih. Presiden masih memakai waktu yang tersedia untuk berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh.
Tim Verifikasi Periksa Calon 25 November hingga 8 Desember
MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan dua calon sebelum sidang paripurna. Habiburokhman memimpin tim verifikasi itu, Lestari Moerdijat menjadi koordinator, dan sekretaris tim berasal dari PDI Perjuangan.
Tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen calon, termasuk 22 persyaratan yang berlaku. Proses verifikasi berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026, sehari sebelum sidang paripurna.
“Verifikasi akan dilaksanakan tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2026,” kata Habiburokhman.
MPR juga menunjuk Bambang Wuryanto, yang publik kenal sebagai Bambang Pacul, untuk memimpin Tim Ad Hoc. Tim Ad Hoc menyiapkan jalannya sidang paripurna pada 9 Desember.
Bagi pembaca di Kalimantan Timur, proses ini penting karena MPR memilih wakil presiden baru untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk warga Kaltim. Anggota MPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ikut menentukan suara dalam sidang paripurna nanti, bersama seluruh anggota MPR dari berbagai daerah.
Jadwal Baru Tetap di Dalam Tenggat Konstitusi
Meski bergeser sepekan, pelaksanaan paripurna pada 9 Desember tetap lebih cepat 33 hari dari tenggat konstitusional 60 hari yang jatuh pada 11 Januari 2027. Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
MPR masih menyiapkan teknis pemilihan. Lembaga itu belum memutuskan apakah pemungutan suara memakai voting atau musyawarah mufakat. MPR akan mengambil keputusan teknis itu setelah dua nama calon masuk dan lolos verifikasi.
Sidang paripurna pada 9 Desember akan mengagendakan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru dalam satu rangkaian. Jabatan wakil presiden saat ini kosong setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo pada Selasa (11/11/2026). Keesokan harinya, Kamis (12/11/2026), Gibran menemui pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Senayan, dan Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi MPR menerima surat itu.
Publik kini menunggu dua nama dari Presiden. Presiden harus menyampaikan nama-nama itu ke pimpinan MPR paling lambat Rabu, 25 November 2026, agar verifikasi dan sidang paripurna dapat berjalan sesuai jadwal baru.
Sumber Berita : Baratanews, Informasi, Journalarta, Headline.co.id











