Pemkot Samarinda Siapkan Sistem Digital Untuk Hak Lapak Pasar Pagi

- Jurnalis

Kamis, 12 Februari 2026 - 12:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kota Samarinda secara resmi mulai memperketat distribusi kios di gedung baru Pasar Pagi melalui skema penataan yang lebih modern dan transparan. Kebijakan ini diambil guna menjawab kegelisahan para pemilik Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan atau SKTUB yang selama ini menanti kejelasan mengenai status tempat berdagang mereka. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa dalam tata kelola terbaru ini, Hak Lapak Pasar Pagi tidak lagi dapat dipindahtangankan secara sepihak atau menjadi objek praktik pengalihan yang melanggar aturan.

Baca Juga : Jasa ClipperVideo.id, Brand untuk Company Profile Berkualitas

Prinsip utama yang kini dijalankan oleh pemerintah adalah pemberlakuan satu identitas pedagang untuk satu kios, di mana nama pemilik SKTUB yang sah harus menjadi pihak yang menempati lokasi tersebut secara langsung. Guna memperkuat pengawasan atas Hak Lapak Pasar Pagi, pemerintah sedang mengembangkan sistem informasi digital berbasis Nomor Induk Kependudukan yang nantinya dapat diakses secara terbuka oleh publik. Melalui teknologi ini, setiap orang dapat memantau secara transparan siapa saja penghuni sah di setiap lantai pasar, sehingga mempersempit ruang gerak bagi oknum yang mencoba memanipulasi data kepemilikan.

Baca Juga :  Rafale TNI AU Bersiap Debut di Langit Kemerdekaan, Kebanggaan Baru Pertahanan Indonesia

Saat ini, Dinas Perdagangan Kota Samarinda masih melakukan proses verifikasi mendalam terhadap sekitar 480 pemilik SKTUB untuk memastikan keabsahan data sebelum gedung dioperasikan secara penuh. Pemerintah berkomitmen akan melakukan penertiban tegas apabila dalam proses penelusuran ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian data di lapangan. Langkah hati-hati ini sengaja diambil agar pengalaman penataan di pasar lain tidak terulang kembali, mengingat Pasar Pagi memiliki nilai sejarah dan kompleksitas ekonomi yang cukup tinggi bagi masyarakat Kota Tepian.

Baca Juga :  Pesta Ekstasi Gagal, Pengedar Muda di Sambutan Diciduk Polisi

Baca Juga : Pesta Ekstasi Gagal, Pengedar Muda di Sambutan Diciduk Polisi

Di sisi lain, perwakilan pedagang tetap menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh proses pendataan ini agar hak-hak mereka tetap terjaga dan terdistribusi secara adil. Meskipun retribusi pasar tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai undang-undang, Wali Kota menekankan bahwa tujuan utama pembangunan fasilitas ini adalah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan semata-mata untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya transparansi melalui sistem digital ini, diharapkan keharmonisan antara pedagang dan pemerintah dapat terjalin kuat demi kelancaran kegiatan ekonomi di pusat kota.

Berita Terkait

UU Perampasan Aset Disahkan, Korupsi di Daerah Kini Terancam Kehilangan Harta
Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar, Hasilnya Dibawa ke Kejagung Besok
Rismon Sianipar Mangkir di Sidang Roy Suryo, Rabu (18/11), Saksi KPU Ungkap Verifikasi Ijazah 2012
Timnas U-17 Lolos Piala Asia 2027, Empat Wakil Indonesia di Empat Negara
KTT APEC Shenzhen: Prabowo Bawa Isu Energi, UMKM, dan Pertanian ke Meja Pemimpin Asia-Pasifik
Pemilihan Wapres 9 Desember, MPR Siapkan Verifikasi Calon 25 November hingga 8 Desember
Gempa M7,1 Guncang Laut Banda, BMKG Revisi Magnitudo Jadi M6,8 dan Pastikan Aman dari Tsunami
Paripurna MPR 2 Desember, Kaltim Ikut Kawal Pemilihan Wapres Baru
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 11:36 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Korupsi di Daerah Kini Terancam Kehilangan Harta

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar, Hasilnya Dibawa ke Kejagung Besok

Kamis, 19 November 2026 - 13:20 WIB

Timnas U-17 Lolos Piala Asia 2027, Empat Wakil Indonesia di Empat Negara

Kamis, 19 November 2026 - 13:19 WIB

KTT APEC Shenzhen: Prabowo Bawa Isu Energi, UMKM, dan Pertanian ke Meja Pemimpin Asia-Pasifik

Selasa, 17 November 2026 - 18:23 WIB

Pemilihan Wapres 9 Desember, MPR Siapkan Verifikasi Calon 25 November hingga 8 Desember

Berita Terbaru

Uncategorized

Itsbat Nikah, Pengesahan Perkawinan Agar Status Anak Diakui Negara

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:16 WIB

Uncategorized

Cerai Gaib, Gugatan Cerai Saat Pasangan Tidak Diketahui Keberadaannya

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:14 WIB